Setelah Presiden, Giliran DPR Tunjuk Komisi XII Bahas RUU Migas Bersama Pemerintah
JAKARTA- Pimpinan DPR RI secara resmi menunjuk Komisi XII sebagai pihak yang bertugas melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Migas. Pembahasan dilakukan bersama tim dari pemerintah, yang sebelumnya telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto.
Penugasan tersebut termaktub dalam surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/626/PW.11.01/09/2026 tertanggal 16 September 2026, yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi XII DPR RI.
Dilansir dari ruangenergi.com, surat tugas tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad..
Surat tersebut menyikapi Presiden RI yang telah menyampaikan Surat Nomor R-45/Pres/09/2026 tertanggal 14 September 2026 mengenai penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.
Surat pimpinan DPR tersebut juga merujuk pada keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus pada 26 Agustus 2026.
Dalam keputusan itu, Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi diminta melanjutkan pembahasan bersama wakil pemerintah yang telah ditunjuk Presiden.
Pimpinan DPR juga meminta agar setelah pembahasan selesai, Komisi XII segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.
Seperti Diketahui, RUU Migas menjadi salah satu regulasi strategis yang kini cukup banyak mendapat sorotan. Hal itu mengingat hasilnya akan menentukan arah tata kelola industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi nasional.
Sejumlah isu besar selama ini telah mengemuka dalam pembahasan publik terkait revisi UU Migas, di antaranya terkait kelembagaan pengelolaan migas, kepastian investasi, penguatan penerimaan negara, ketahanan energi, pengelolaan cadangan migas, hingga hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Isu-isu tersebut diperkirakan akan menjadi perdebatan utama dalam pembahasan bersama pemerintah.
Kini, pertanyaan besarnya bukan lagi kapan RUU Migas akan dibahas, tetapi bagaimana DPR dan pemerintah merumuskan aturan baru yang mampu menjawab tantangan industri migas sekaligus kepentingan ketahanan energi nasional. ***
