KPK Sebut PI 10 Persen Sektor Migas Seharusnya Dikelola Maksimal 

KALTIM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pengelolaan Participating Interest (PI) sebesar sektor migas 10 persen, tidak hanya menjadi sumber penerimaan atau dividen bagi daerah. Tetapi juga dapat dikelola untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kepala Satuan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV.1 KPK, Andy Purwana, menyebut penawaran PI 10 persen kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai ketentuan.

“KKKS itu sifatnya wajib untuk offering PI ke pemerintah daerah. Ini yang KPK dorong, karena kalau pemda dapat PI, ini jadi pendapatan daerah yang dapat langsung dipakai untuk pembangunan di Kaltim,” ujar Andy, dilansir dari media kpk. 

Lebih lanjut, Andy menjelaskan, proses penawaran PI pada prinsipnya telah memiliki mekanisme yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI 10 persen  pada wilayah kerja minyak dan gas bumi, mulai dari SKK Migas hingga penawaran kepada pemerintah daerah melalui BUMD yang ditunjuk.

Kemudian, pemerintah daerah perlu menyatakan kesanggupan serta memenuhi kewajiban yang melekat pada kepemilikan PI. 

“Jika pemda menyanggupi, mereka akan nyatakan sanggup sampai kewajiban itu terpenuhi. Memang ada hambatan-hambatan yang mau tidak mau harus diselesaikan, dan itu yang sedang kita bicarakan langkah lanjutannya,” jelas Andy.

KPK menilai percepatan tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Dengan demikian, realisasi PI tidak hanya berhenti pada terpenuhinya hak partisipasi daerah, tetapi juga diikuti kesiapan BUMD sebagai pengelola, mekanisme pengawasan yang memadai, serta pengelolaan manfaat ekonomi yang transparan dan akuntabel. *