Jadi Sorotan DPR, Lifting Minyak Turun Tapi  Cost Recovery Naik 

JAKARTA- Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng, menyorot perihal lifting migas nasional yang mengalami penurunan. Namun sebaliknya, cost recovery malah menunjukkan tren kenaikan. 

“Cost recovery kita dari tahun ke tahun meningkat. Tapi lifting kita bukannya meningkat, malah menurun. SKK Migas harus bisa menjelaskan the reason and the logic di balik situasi ini," ujar Melchias dalam keterangan tertulis, seperti dilansir dari detik. 

Dikatakan,persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan teknis industri migas. Sebab, cost recovery berkaitan langsung dengan uang negara yang pada akhirnya bersumber dari APBN.

"Ini uang rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Mekeng menjelaskan,  anggaran cost recovery tahun 2027 direncanakan mencapai sekitar USD 10,1 miliar atau sekitar Rp175 triliun. Dengan nilai sebesar itu, pemerintah dan SKK Migas harus mampu menunjukkan secara jelas apa manfaat yang diterima negara.

Terkait hal itu, pihaknya meminta SKK Migas membuka secara rinci seluruh struktur cost recovery. Bukan hanya total angkanya, tetapi juga setiap komponen biaya yang masuk di dalamnya.

"Harus diurai apa saja komponen dari cost recovery. Setiap biaya yang dikeluarkan itu apa saja? Siapa yang menentukan biaya itu layak atau tidak? Ukurannya apa?" tambahnya.

Baginya, transparansi menjadi mutlak karena menyangkut uang publik. DPR dan masyarakat harus dapat mengetahui apakah setiap biaya yang dibebankan kepada negara memang benar-benar diperlukan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat terhadap peningkatan produksi migas nasional.

Ia menegaskan Komisi XII DPR RI akan meminta penjelasan lebih lanjut dari SKK Migas. Ia bahkan membuka kemungkinan Komisi XII mengambil langkah yang lebih tegas apabila penjelasan yang diberikan belum mampu menjawab pertanyaan mengenai efektivitas dan akuntabilitas cost recovery.

Ia menegaskan besarnya anggaran tidak boleh menjadi sekadar angka dalam APBN. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. ***