Pembahasan Harga DMO di RUU Migas Jadi Sorotan, Ini Sebabnya
JAKARTA – Berbagai isu menyertai proses pembahasan Revisi Undang Undang Migas (RUU Migas), yang kini tengah dibahas di DPR RI. Salah satunya adalah terkait dengan kewajiban memasok produksi migas ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Seperti dituturkan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dari kabar yang beredar, mandatory DMO dalam DIM versi parlemen justru ditambah
Salah satu yang disorot adalah dari sisi harga DMO. Sama halnya Batubara dimana harga DMO dipatok US$70 per ton, harga DMO minyak dikabarkan akan ditetapkan sebesar 75 persen dari harga market atau harga pasar.
Ketentuan ini dikhawatirkan dianggap tidak adil bagi para produsen. Hal itu disebabkan jarak antara harga DMO dengan harga pasar terlampau jauh.
“DMO alokasi nggak ada isu, tapi DMO price yang harganya 75 persen dari market itu sering keberatan KKKS harusnya harga market. Ini lebih fairness aja,” ujarnya, dirangkum dari situs dunia energi.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, mengatakan,pembahasan DIM di internal pemerintah sudah dilakukan dan terus diintensifkan agar draf DIM bisa diserahkan ke parlemen.
Baik parlemen maupun pemerintah menargetkan pembahasan RUU Migas bisa selesai pada tahun ini. Sebelum pengesahan ada beberapa proses yang harus dilalui mulai dari pembahasan pada Panja, Badan Legislatif (Baleg).
“Kita mengikuti proses karena ini kan merupakan RUU inisiatif DPR. Jadi kan disampaikan ke pemerintah, pemerintah menyiapkan DIM, nanti ada mekanisme pembahasan nanti menyesuaikan. Ya kita mengharapkan kalau mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan,” jelas Yuliot. *