• (62-761)855-764
  • helpdesk@bsp.co.id
  • youtube
  • instagram
PT Bumi Siak Pusako
  • Home
  • Profil
    • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Manajemen Perusahaan
    • Pemegang Saham
    • Unit Bisnis Kami
    • Kontribusi
  • Berita
  • Galeri
  • Dokumen
  • Tata Kelola
    • Pengaduan(WBS)
  • Kontak Kami
PT Bumi Siak Pusako
  • Home
  • Profil
    • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Manajemen Perusahaan
    • Pemegang Saham
    • Unit Bisnis Kami
    • Kontribusi
  • Berita
  • Galeri
  • Dokumen
  • Tata Kelola
    • Pengaduan(WBS)
  • Kontak Kami
Pakar Hukum Unair Sorot Wewenang BUK Migas dalam RUU Migas
foto : int

Pakar Hukum Unair Sorot Wewenang BUK Migas dalam RUU Migas

twitter
Informasi
Selasa, 13 Okt 2026 14:26 WIB

Pakar Hukum Unair Sorot Wewenang BUK Migas dalam RUU Migas 

SURABAYA- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sri Winarsi menyorot keberadaan Badan Usaha Khusus Minyak Bumi dan Gas (BUK Migas) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas, yang kini tengah dibahas di DPR RI. 

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya terkait tidak jelasnya wewenang badan yang akan dibentuk tersebut. 

Selain masalah kelembagaan, regulasi baru yang akan menggantikan UU Nomor 22/2001 tersebut dinilai belum memuat sanksi administratif yang tegas.  

Dilansir dari situs bisnis.com, Winarsi menyatakan penguasaan sektor hulu migas nasional oleh negara menuntut kepastian hukum yang jelas serta selaras dengan konstitusi negara, tepatnya Pasal 33 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 

“Pasal 28D ayat 1 ini menjamin kepastian hukum, jadi RUU (Migas) yang baru wajib untuk memberikan kepastian hukum,” ujarnya. 

Ia mengingatkan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 yang berimbas pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). 

Ketika itu, MK memutuskan BP Migas cacat konstruksi karena hanya mengatur dan mengawasi tanpa menjalankan usaha sehingga negara dianggap tidak mengelola migas secara langsung.

Belajar dari sejarah tersebut, Winarsi menilai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada BUK Migas harus dirumuskan secara presisi dengan mengacu pada hukum administrasi negara. 

“Kewenangan BUK ini harus jelas, apakah lewat delegasi atau atribusi, dan aturan mana yang mengatur itu,” tegasnya. 

Winarsi juga menemukan masih terdapat kelemahan fundamental dalam draf RUU Migas yang disusun Komisi XII DPR RI bersama Panja Baleg DPR RI tersebut. Salah satunya mengenai penegakan hukum.

“Dalam RUU ini, saya tidak menemukan sanksi administratif yang seharusnya dijelaskan dalam setiap undang-undang,” imbuhnya. 

Winarsi mendesak pihak pembentuk undang-undang  menghapus pasal alternatif kelembagaan, agar tidak memicu multitafsir di kemudian hari. 

Desain kelembagaan BUK Migas, lanjut dia, wajib berlandaskan akuntabilitas publik dan pengawasan DPR RI yang berjalan berkesinambungan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan BUK Migas yang dirumuskan melalui RUU Migas, akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.   

Bahlil menyebut pemerintah masih menyusun formulasi regulasi untuk memperkuat BUK, khususnya dalam aspek perizinan. Menurut dia, kelembagaan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi atau lifting minyak dan gas bumi nasional. *** 

Tags: esdm migas skkmigas BUK ruumigas energi hukum UNAIR

Kategori

  • Penelitian dan Karir (0)
  • Kegiatan (33)
  • Prestasi dan Pencapaian (8)
  • Mitra (12)
  • Informasi (144)
  • CSR (9)

Berita Terbaru

PT BSP dan Serikat Pekerja Sepakati Perjanjian Kerja Bersama Periode 2026-2028, Perkuat Komitmen Hubungan Industrial yang Harmonis
PT BSP dan Serikat Pekerja Sepakati Perjanjian Kerja Bersama Periode 2026-2028, Perkuat Komitmen Hubungan Industrial yang Harmonis
Senin, 16 Nov 2026 08:15 WIB
Monitoring dan Evaluasi KPK RI Jadi Momentum BSP Perkuat Integritas, Profesionalisme, dan Kontribusi Daerah
Monitoring dan Evaluasi KPK RI Jadi Momentum BSP Perkuat Integritas, Profesionalisme, dan Kontribusi Daerah
Rabu, 04 Nov 2026 16:22 WIB
PERKUAT KEPASTIAN HUKUM, BSP TANDATANGANI MOU DENGAN KEJATI RIAU
PERKUAT KEPASTIAN HUKUM, BSP TANDATANGANI MOU DENGAN KEJATI RIAU
Jumat, 30 Okt 2026 14:30 WIB

Tags Terpopuler

migas skkmigas esdm energi BUMD
  • Pemerintah Provinsi Riau
  • Pemerintah Kabupaten Siak
  • Pemerintah Kabupaten Kampar
  • Pemerintah Kabupaten Pelalawan
  • Pemerintah Kota Pekanbaru
PT Bumi Siak Pusako
Berdiri sejak 17 Oktober 2001, kami bertekad menunaikan
amanah masyarakat dalam mengelola Wilayah Kerja
Coastal Plain Pekanbaru (CPP) dengan professional
dan usaha terbaik yang bisa dilakukan.

Useful Links

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Kontak Kami
  • Karir

Alamat & Sosial Media

• Jl.Jend Sudirman utama, Pekanbaru, Gedung Surya Dumai, Lt. 4, 6, 8.
• Jl.Kebon Sirih, Jakarta Pusat, No. 48-50, JB Tower Lt. 15
• Camp Zamrud, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
  • youtube
  • instagram
Copyright © 2026 PT Bumi Siak Pusako