Ditanya Perkembangan Pembahasan RUU Migas, Bahlil Sebut DIM Hampir Rampung
JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), saat ini sudah hampir selesai.
Setelah proses tersebut rampung, pemerintah akan melakukan konsolidasi sebelum menyerahkan dokumen itu kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.
“DIM-nya sudah hampir selesai, ya. Nanti setelah itu saya akan melakukan konsolidasi baru kemudian diserahkan ke DPR,” ujarnya baru-baru ini, dilansir dari situs bisnis.com.
Sedangkan terkait kelanjutan pembahasan bersama DPR RI, Bahlil mengatakan pemerintah masih menunggu hingga masa reses anggota parlemen berakhir.
"Yang tahu kan DPR. Saya hanya punya kewajiban menyelesaikan DIM, ya," jelasnya.
Pihak pemerintah sendiri mematok target penyusunan DIM RUU Migas selesai dan diserahkan kepada DPR pada akhir Oktober 2026.
Seperti diketahui, dokumen tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang bersama parlemen.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, salah satu substansi yang tercantum dalam RUU Migas adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Lembaga ini nantinya akan mengambil alih peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam pengelolaan kegiatan hulu migas nasional.
Menurut Bahlil, keberadaan BUK Migas akan diatur dalam undang-undang. Sementara itu, pengaturan lebih terperinci mengenai lembaga tersebut akan dituangkan melalui peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Sebelumnya, SKK Migas turut menyampaikan pandangannya mengenai penyusunan DIM dalam proses pembahasan RUU Migas. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menyatakan dukungan terhadap pembahasan regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola industri migas nasional. ***